Beranda blog Halaman 3

RPP Kelas 2 Daring Format Satu Lembar

0

Kali ini kami mencoba bagikan RPP Kelas 2 Daring Format Satu Lembar bertujuan mengkontribusi segenap shabat pengajar ketika melengkapi perangkat pembelajaran Belajar dari Rumah.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurtilas ialah perangkat yang digunakan sebagai pegangan pengajar dalam  memberikan pengajaran kepada siswa-siswi di kelas.

Saat ini wabah covid19 tengah melanda ke berbagai sektor salah satunya yaitu area pendidikan.

Sebab itulah saat ini sekolah disarankan melaksanakan aktivitas pengajaran secara online guna menekan invansi wabah covid19 serta menjaga kesehatan murid.

RPP Kelas 2 Daring Format Satu Lembar

Biasanya perangkat pengajar Kurtilas disusun oleh pengajar untuk menopang, menunjang ketika aktivitas pengajaran agar sesuai dengan Standar Kompetensi dan KD (Kompetensi Dasar) pada hari saat itu.

Perangkat pengajar Kurtilas berisi aturan yang berkenaan dengan prediksi berkenaan apa yang bakal diselesaikan ketika kegiatan pembelajaran diselenggarakan.

Dikarenakan bahwa pelaksanaan pembelajaran bersifat tergantung pada situasi, oleh karena itu tidak bisa ditentukan kepastiannya bahwa pembelajaran akan sesuai rencana pelaksanaan yang telah direncanakan. Namun jika perencanaan dirancang secara tepat dengan begitu hasil pembelajaran tidak akan melenceng dari harapan.

Kini format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurtilas telah mengalami pergantian jadi 1 lembar, hal ini diumumkan oleh Mendikbud lewat surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019.

Jika dicermati manfaat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurtilas ini tetap tidak berbeda jika disamakan dengan berkas lawas, variasi bisa kita ketahui dari kuantitas lembar juga susunan aspek pembelajaran.

Pada versi lalu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurtilas dibikin menerapkan tiga belas komponen, mamun pada versi saat ini Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurtilas dibikin hanya menerapkan tiga komponen diantaranya yaitu Kegiatan Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran dan Assesment.

Walaupun begitu kualitas RPP Kelas 2 Daring Format Satu Lembar tetap bisa dijamain, sebab masih terintegrasi dengan Literatur Abad-21, Higher Order Thinking Skill (HOTS), Penguatan Pendidikan Karakter, 4C.

Anda bisa mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurtilas ini secara individu bisa juga dengan kelompok KKG (Kelompok Kerja Guru). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurtilas 1 lembar, Guru bisa semaunya menerapkan KD (Kompetensi Dasar) berdasarkan keperluan pengajaran namun wajib mengacu kepada Silabus serta pustaka pendukung lain.

Inilah RPP Kelas 2 Daring Format Satu Lembar

Biasanya perangkat pengajar Kurtilas Belajar dari Rumah ini sama dengan perangkat pengajar Kurtilas format offline, hanya saja ada penambahan alat bantuan lain misalnya Zoom.

Di bagian info ini Guru akan memiliki RPP Kelas II Daring dengan cara mendownload via tautan di bawah ini:

Setelah Guru mendownload buka file tersebut lalu periksa guna meyakinkan apa isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurtilas tersebut telah sesuai dengan harapan atau tidak. Jika belum maka dipersilahkan edit untuk meyesuaikannya.

Diharapkan ini merupakan salah referensi yang baik dan benar sesuai harapan anda, bisa digunakan untuk RPP Daring,
dengan demikian file tersebut bisa memenuhi dan mengakhiri pencarian.

http://www.operatorsekolah.com/2020/09/rpp-kelas-2-daring-format-satu-lembar.html

RPP Kelas 3 Daring Format Satu Lembar

0

Kali ini saya mencoba share RPP Kelas 3 Daring Format Satu Lembar untuk membantu seluruh shabat pengajar dalam melengkapi berkas pembelajaran online.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 didefinisikan dokumen yang dipergunakan sebagai anutan pengajar ketika  menyampaikan materi kepada peserta didik di sekolah.

Sekarang wabah virus corona sedang melanda ke seluruh area termasuk yakni area pendidikan.

Oleh karena itu sekarang lemabaga pendidikan diharuskan menyelenggarakan aktivitas pedagogi jarak jauh untuk menghindari penularan wabah virus corona dan melindungi kesehatan peserta didik.

Pada dasarnya alat mengajar K-13 didesain oleh pengajar untuk menyokong di saat aktivitas pedagogi agar sama dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada periode saat digunakan.

Lesson Plan K-13 memuat pengaturan yang berkenaan dengan proyeksi tentang apa saja yang akan diselenggarakan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

RPP Kelas 3 Daring Format Satu Lembar

Perlu dipahami bahwa proses pembelajaran bersifat situsional, maka tidak bisa ditentukan kepastiannya bahwa pembelajaran bisa sesuai rencana pelaksanaan yang telah dibuat. Namun jika perencanaan dirancang secara tepat maka hasil pembelajaran tidak akan jauh dari prediksi.

Sekarang bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 telah mengalami perubahan menjadi satu lembar, ketentuan ini diutarakan oleh Mendikbud pada SE No. 14 Tahun 2019.

Pada dasarnya manfaat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 ini masih serupa jika dibandingkan dengan versi sebelumnya, variasi bisa kita temukan pada jumlah lembar juga susunan aspek pembelajaran.

Pada awalnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 dibuat memakai 13 komponen, mamun di format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 dibuat hanya memakai tiga komponen diantaranya yaitu Kegiatan, Tujuan dan Penilaian Pembelajaran.

Walaupun demikian kualitas RPP Kelas 3 Daring Format Satu Lembar masih bisa terjamin, karena tetap terintegrasi bersama Literatur Abad ke 21, Higher Order Thinking Skill, Penguatan Pendidikan Karakter, 4C.

Anda bisa membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 ini secara mandiri atau bersama-sama Kelompok Kerja Guru (KKG). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 satu lembar, Anda bisa leluasa memakai KD sesuai kebutuhan pengajaran tetapi wajib bertolak ukur kepada Silabus dan dokumen pendukung lainnya.

Milikilah RPP Kelas 3 Daring Format Satu Lembar

Pada dasarnya alat mengajar K-13 online ini sama dengan alat mengajar K-13 format offline, hanya saja ada penambahan alat bantuan lain seperti WA.

Pada pembahasan ini Anda akan memiliki RPP Kelas III SD/MI Daring dengan cara unduh menggunakan link di bawah berikut:

Setelah Anda unduh buka filenya kemudian evaluasi untuk memastikan apakah data Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 tersebut telah sesuai dengan seharusnya atau belum. Apabila belum maka dipersilahkan ubah untuk melengkapinya.

Diharapkan ini merupakan salah referensi yang baik dan benar sesuai harapan anda, bisa digunakan untuk RPP Daring,
dengan demikian file tersebut bisa memenuhi dan mengakhiri pencarian.

http://www.operatorsekolah.com/2020/09/rpp-kelas-3-daring-format-satu-lembar.html

RPP Kelas 4 Daring Format Satu Lembar

0

Izinkan saya coba bagikan RPP Kelas 4 Daring Format Satu Lembar guna mendukung segenap teman tenaga pengajar dalam menyempurnakan perangkat pembelajaran online.

RPP Kurtilas diartikan dokumen yang dipergunakan sebagai petunjuk pengajar pada saat  menyampaikan materi kepada siswa-siswi di kelas.

Kini wabah virus corona tengah menyerang ke berbagai bagian diantaranya yaitu bidang pendidikan.

Sebab itulah kini lemabaga pendidikan disarankan menyelenggarakan melaksanakan mengajar dari rumah guna menghindari penyebaran wabah virus corona dan melindungi kesehatan murid.

Biasanya Perangkat Pembelajaran Kurtilas dibuat oleh pengajar untuk meringankan di saat melaksanakan mengajar supaya sama dengan Standar Kompetensi dan KD (Kompetensi Dasar) pada hari tertentu.

RPP Kelas 4 Daring Format Satu Lembar

Alat mengajar Kurtilas berisikan pengaturan yang berkenaan dengan prediksi terhadap apa yang akan diselesaikan ketika kegiatan kegiatan  belajar diselenggarakan.

Berhubung bahwa pelaksanaan pembelajaran memiliki sifat situsional, oleh karena itu tidak dapat dipastikan bahwa pembelajaran akan sesuai rencana pelaksanaan yang telah disusun. Namun jika perencanaan disusun secara tepat maka perolehan pembelajaran tidak akan jauh dari harapan.

Sekarang format RPP Kurtilas sudah mengalami pergantian jadi 1 halaman, hal ini diberitahukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebuyaan lewat surat Edaran No. 14 Tahun 2019.

Secara garis besar manfaat RPP Kurtilas ini masih tidak berbeda jika disamakan dengan dokumen lawas, perbedaan dapat Bapak/Ibu ketahui dari kuantitas halaman dan susunan aspek pembelajaran.

Pada versi lalu RPP Kurtilas dirancang menuangkan 13 komponen, sedangkan di format RPP Kurtilas dirancang cukup menuangkan tiga komponen seperti Kegiatan Pembelajaran, Tujuan dan Penilaian Pembelajaran.

Walaupun begitu mutu RPP Kelas 4 Daring Format Satu Lembar masih dapat dijamain, karena masih terintegrasi bersama referensi Abad 21, Higher Order Thinking Skill, PPK, 4C (Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative).

Anda dapat merancang RPP Kurtilas ini secara sendiri dapat juga dengan kelompok KKG (Kelompok Kerja Guru). RPP Kurtilas 1 halaman, Guru dapat semaunya menuangkan KD berdasarkan keperluan pedagogi namun tetap bertolak ukur kepada Silabus dan berkas pendukung lain.

Download RPP Kelas 4 Daring Format Satu Lembar

Biasanya Perangkat Pembelajaran Kurtilas online ini serupa dengan Perangkat Pembelajaran Kurtilas mode offline, hanya saja ada perubahan alat pembantu lain antara lain Google Form.

Di paragraf ini Guru akan mendapatkan RPP Kelas IV SD/MI Daring dengan cara unduh via link di bawah berikut:

Setelah Guru unduh buka dokumennya lalu amati guna meyakinkan apakah isi RPP Kurtilas tersebut sudah sesuai dengan harapan atau masih kurang. Jika belum maka silahkan edit untuk melengkapinya.

Diharapkan ini merupakan salah referensi yang baik dan benar sesuai harapan anda, bisa digunakan untuk RPP Daring,
dengan demikian file tersebut bisa memenuhi dan mengakhiri pencarian.

http://www.operatorsekolah.com/2020/09/rpp-kelas-4-daring-format-satu-lembar.html

RPP Kelas 5 Daring Format Satu Lembar

0

Izinkan saya mencoba bagikan RPP Kelas 5 Daring Format Satu Lembar bermaksud mengakomodasi semua shabat Guru ketika menyempurnakan berkas pembelajaran daring.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 diartikan dokumen yang dijadikan untuk pegangan guru dalam  menyampaikan materi kepada siswa di sekolah.

Sekarang musibah covid-19 telah melanda ke seluruh bagian salah satunya adalah area pendidikan.

Karena demikian saat ini sekolah diharuskan menyelenggarakan melaksanakan memberikan pengajaran secara online untuk menghindari invansi musibah covid-19 dan melindungi kesehatan siswa-siswi.

Biasanya Perangkat Pembelajaran K-13 didesain oleh guru untuk meringankan ketika melaksanakan memberikan pengajaran agar sama dengan Standar Kompetensi dan KD pada hari itu.

RPP K-13 memuat sistem yang berkaitan dengan refleksi terhadap apa yang bakal dilakukan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung.

Berhubung bahwa pelaksanaan pembelajaran memiliki sifat situsional, maka dari itu tak dapat dipastikan bahwa pembelajaran bisa sesuai rencana pelaksanaan yang telah direncanakan. Namun apabila perencanaan dirancang secara matang maka perolehan pembelajaran tak akan jauh dari perkiraan.

Saat ini pola Perencanaan Pembelajaran K-13 sudah menjumpai pergantian jadi satu halaman, pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebuyaan pada surat Edaran Nomor Empat Belas Tahun 2019.

Secara umum kualitas Perencanaan Pembelajaran K-13 ini tetap tidak berbeda jika dibandingkan dengan berkas lawas, perbedaannya dapat anda ketahui pada jumlah halaman juga susunan aspek pembelajaran.

Pada versi lalu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 dirancang membubuhkan 13 aspek, mamun pada bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 dirancang hanya membubuhkan 3 aspek antara lain Kegiatan, Tujuan Pembelajaran dan Penilaian.

Meskipun seperti itu kualitas RPP Kelas 5 Daring Format Satu Lembar tetap dapat dipertahankan, karena tetap diintegrasikan dengan Pustaka acuan Abad ke 21, HOTS, PPK, 4C (Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative).

RPP Kelas 5 Daring Format Satu Lembar

Anda dapat membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 ini secara personal bisa juga dengan bersama-sama KKG (Kelompok Kerja Guru). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 satu halaman, Pak/Bu Guru dapat bebas membubuhkan Kompetensi Dasar (KD) sesuai keperluan pengajaran namun tetap mengacu kepada Silabus dan literatur pendukung lain.

Unduh RPP Kelas 5 Daring Format Satu Lembar

Biasanya Perangkat Pembelajaran K-13 daring ini sama dengan Perangkat Pembelajaran K-13 format offline, hanya saja ada penambahan perangkat lunak bantuan lain seperti Google Form.

Di bagian paragraf ini Pak/Bu Guru akan mempunyai RPP Kelas V Daring dengan cara mendownload lewat tautan di bawah berikut:

Setelah Pak/Bu Guru mendownload buka dokumennya kemudian amati untuk memastikan apa isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K-13 tersebut sudah sesuai dengan seharusnya atau belum. Jika belum maka dipersilahkan ubah untuk meyesuaikannya.

Diharapkan ini merupakan salah referensi yang baik dan benar sesuai harapan anda, bisa digunakan untuk RPP Daring,
dengan demikian file tersebut bisa memenuhi dan mengakhiri pencarian.

RPP Kelas 6 Daring Format Satu Lembar

0

Pada kesempatan ini saya coba share RPP Kelas 6 Daring Format Satu Lembar bertujuan mendukung seluruh rekan tenaga pengajar saat melengkapi perangkat pembelajaran daring.

RPP Kurikulum 2013 mengandung arti perangkat yang digunakan untuk pendukung tenaga pengajar pada saat  mengajar kepada murid di kelas.

Kini wabah corona telah menyebar ke berbagai bagian termasuk yakni dunia pendidikan.

Karena demikian sekarang sekolah diwajibkan menyelenggarakan pelaksanaan pedagogi secara daring guna menekan penularan wabah corona dan melindungi kesehatan murid.

Pada umumnya lesson plan Kurikulum 2013 didesain oleh tenaga pengajar untuk mengakomodasi pada saat pelaksanaan pedagogi agar sesuai dengan SK (Standar Kompetensi) dan Kompetensi Dasar pada periode itu.

Alat mengajar Kurikulum 2013 berisi tata cara yang berkaitan dengan perkiraan mengenai apa saja yang hendak dilakukan ketika acara belajar mengajar dilaksanakan.

Perlu dikatahui bahwa proses pembelajaran memiliki sifat tergantung pada situasi, maka tak bisa ditentukan kepastiannya bahwa pembelajaran dapat sesuai rencana pelaksanaan yang telah dibuat. Namun jika perencanaan disusun dengan matang dengan begitu hasil pembelajaran tak akan melenceng dari prediksi.

Sekarang struktur Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 telah menjumpai perubahan jadi 1 lembar, ketentuan ini diutarakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebuyaan lewat SE Nomor Empat Belas Tahun 2019.

Secara umum manfaat Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 ini tetap tidak berbeda jika dibandingkan dengan berkas lawas, variasi bisa Bapak/Ibu Guru temukan dari jumlah lembar serta susunan aspek pembelajaran.

Format lawas RPP Kurikulum 2013 dirancang menuangkan 13 komponen, tetapi pada versi saat ini RPP Kurikulum 2013 dirancang cukup menuangkan 3 komponen antara lain Kegiatan Pembelajaran, Tujuan dan Penilaian Pembelajaran.

RPP Kelas 6 Daring Format Satu Lembar

Walaupun kualitas RPP Kelas 6 Daring Format Satu Lembar tetap bisa terjamin, karena masih diintegrasikan bersama referensi Abad ke 21, Higher Order Thinking Skill (HOTS), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative (4C).

Pak/Bu Guru bisa merancang RPP Kurikulum 2013 ini secara personal bisa juga dengan kelompok KKG. RPP Kurikulum 2013 1 lembar, Anda bisa leluasa menuangkan KD (Kompetensi Dasar) berdasarkan kebutuhan pedagogi tetapi tetap mengacu kepada Silabus dan literatur pembantu lainnya.

Unduh RPP Kelas 6 Daring Format Satu Lembar

Pada umumnya lesson plan Kurikulum 2013 daring ini sama dengan lesson plan Kurikulum 2013 mode offline, hanya saja ada perubahan media pembantu lain misalnya Whatsapp.

Pada halaman ini Anda akan mempunyai RPP Kelas VI Daring Format Satu Lembar dengan cara download via hyperlink di bawah ini:

Setelah Anda download buka file tersebut kemudian periksa guna memastikan apa isi RPP Kurikulum 2013 tersebut telah sesuai dengan ekspektasi atau masih kurang. Apabila belum maka dipersilahkan ubah untuk menyempurnakannya.

Apakah RPP Daring akan tetap digunakan di tahun 2021? Beberapa bulan lalu kami sempat mendengar adanya ketentuan yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayana terkait keberlangsungan Pembelajaran Jarak Jauh akan diberhentikan paling lambar tahun 2021, apakah hal tersebut akan benar-benar dilaksanakan? Saat ini kita masih belum tahu kepastiannya, terutama jika melihat kondisi saat ini masih tetap terancam pandemi covid 19. Jadi sebaiknya kita tunggu saja info selanjutnya dari pemerintah pusat yang berwenang terkait pelnyelenggaran kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas.  

Diharapkan ini merupakan salah referensi yang baik dan benar sesuai harapan anda, bisa digunakan untuk RPP Daring,
dengan demikian file tersebut bisa memenuhi dan mengakhiri pencarian.

Penyederhanaan Kurikulum Sekolah Dasar Dalam Kondisi Khusus di Tengah Pandemi Covid-19

0

Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir selama satu tahun ini memberikan dampak serius terhadap satuan pendidikan. Dimana kegiatan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara normal seperti biasanya. Adanya pandemi mengharuskan proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, baik luring maupun daring.

Proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi ini banyak melahirkan kendala, baik yang dialami guru, orang tua maupun murid. Selain itu tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi. Hal ini jika terus dibiarkan tentu akan berpotensi menimbulkan banyak dampak negatif yang berkepanjangan bagi pendidikan Indonesia, khususnya peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.

Kondisi pendidikan akibat Covid-19 ini pun kemudian menuntut adanya sebuah perubahan dan kebijakan terkait pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Akan tetapi prinsip kebijakan harus tetap mempertimbangkan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat pada umumnya.  

“Dari permasalahan tersebut itu dikeluarkanlah kebijakan penyederhanaan kurikulum. Artinya bahwa muatan konten dan kompetensi yang selama ini menjadi target pencapaian pembelajaran di kelas harus direvisi dari sisi kuantitas, kualitas, dan prioritas kompetensi dasar. Kompetensi harus lebih disederhanakan yang berorientasi pada kompetensi dasar prasyarat dan esensial yang penting untuk kecakapan hidup,” ujar Dr. Ir. Eko Warisdiono, MM, Analis Kebijakan Madya Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud.

Eko menuturkan penyederhanaan kurikulum ini akan membuat beban belajar mengajar antara guru dan siswa dapat berkurang dan lebih fokus pada pembelajaran serta penilaian yang bermakna dan esensial.

“Selain itu kesejahteraan psikososial antara guru dan siswa pun juga akan meningkat. Dan yang tidak kalah penting bagi orang tua siswa juga dapat memudahkan mereka dalam melakukan pendampingan belajar bagi putra-putrinya,” kata Eko.

Proses dari penyederhanaan  kurikulum itu sendiri adalah, terlebih dulu dilakukan analisis dan pemetaan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Kurikulum 2013. Tujuannya adalah  untuk menyederhanakan jabaran cakupan lingkup dan urutan materi atau pembahasan.

“Hasil dari penyederhanaan kurikulum adalah jabaran kompetensi yang lebih sederhana berorientasi pada kompetensi prasyarat yang penting untuk keberlanjutan belajar dan kompetensi inti,” imbuhnya.

Eko juga menjelaskan ada dua teknik kegiatan dalam penyederhanaan kurikulum Sekolah Dasar dalam kondisi khusus, yaitu kegiatan untuk kelas awal dan kegiatan untuk kelas tinggi. Teknik kegiatan kelas awal ini diikuti dari berbagai unsur antara lain guru, kepala sekolah, pengawas, praktisi pendidikan baik negeri maupun swasta dari berbagai daerah yang berjumlah kurang lebih 32 orang.

“Teknis penjelasan kerja pada kegiatan ini antara lain dengan menganalisis KI KD, pemetaan KI KD, analisis sumber belajar dan bahan ajar modul literasi dan numerasi, silabus, dan RPP. Sementara untuk menyusun perangkat pembelajaran kelas tinggi seperti silabus dan RPP, dalam proses pelaksanaannya peserta melakukan pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013, menyederhanakan kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas tinggi serta menyusun dokumen kurikulum. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya dokumen KTSP dan perangkat pembelajaran kelas tinggi.” Tandas Eko. (Tim Fungsi Penilaian, Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud)

sumber : http://118.98.222.62/artikel/detail/penyederhanaan-kurikulum-sekolah-dasar-dalam-kondisi-khusus-di-tengah-pandemi-covid-19#

Kesiapan Sekolah Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka

0

Pada tanggal 20 Nopember 2020, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB tersebut, diantaranya tertuang kebijakan pemberian izin Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di satuan pendidikan pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 yang akan berlangsung mulai bulan Januari 2021. Kendati demikian, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan PTM tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/ kantor kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan PTM. Selain itu, komite dan orangtua memiliki peran dalam menentukan izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada masing-masing satuan pendidikan.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut, banyak sekolah merespons dengan baik dan berupaya untuk siap melaksanakan Pembelajarn Tatap Muka (PTM) dengan memperhatikan daftar periksa yang terdapat pada SKB. Salah satunya SDN Parakan Muncang 01, Nanggung Kabupaten Bogor.

Untuk menyambut sekolah tatap muka mendatang, Jejen Muhidin, S.Pd, salah seorang guru SDN Parakan Muncang menjelaskan sekolahnya sudah melakukan beberapa kegiatan. Seperti penyediaan sarana sanitasi terutama tempat cuci tangan dengan sabun serta melakukan pembelian hand​ sanitizer untuk berjaga-jaga jika tempat cuci tangan yang disediakan mengalami hambatan.

“Selain itu sekolah juga memberikan masker kepada setiap siswa agar terbiasa menggunakan masker. Kami juga membeli thermogun​ agar setiap siswa secara dini dapat diidentifikasi suhu badannya. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, fasilitas kesehatan (puskesmas) dapat dengan mudah diakses menggunakan berbagai sarana transportasi,” papar Jejen Muhidin.

Selain melakukan berbagai kesiapan yang terdapat dalam daftar periksa, Jejen menambahkan perwakilan orang tua/wali juga sudah memberikan persetujuan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Rilis Pembaruan Aplikasi Dapodik Versi 2021.b

0

Yth. Bapak/Ibu

  1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
  2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  4. Kepala LPMP
  5. Kepala PP/BP PAUD dan Dikmas
  6. Kepala PAUD,SKB, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan PKBM

di seluruh Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindaklanjuti beberapa laporan terkait adanya bugs pada Aplikasi Dapodik versi 2021.a yang dapat mengganggu kelancaran sekolah dalam melakukan pemutakhiran data semester 1 Tahun Ajaran 2020/2021, maka saat ini dirilis Aplikasi Dapodik versi 2021.b yang telah dilakukan perbaikan.


Adapun pembaruan dan perbaikan yang dilakukan pada Aplikasi Dapodik versi 2021.b sebagai berikut:

  1. [Pembaruan] Penambahan Nomor Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) dan Nomor Seri Ijazah untuk jenjang PKBM dan SKB.
  2. [Pembaruan] Penambahan validasi riwayat pendidikan formal berjenjang untuk GTK.
  3. [Perbaikan] Menghilangkan isian lingkar kepala pada data rinci peserta didik untuk jenjang PKBM dan SKB.
  4. [Perbaikan] Perbaikan proses penentuan role pengguna dan peran.
  5. [Perbaikan] Penambahan beberapa atribut pelengkap pada endpoint getGTK pada fitur web service.
  6. [Perbaikan] Perubahan proses bisnis ketika akan melakukan sinkronisasi (harus memiliki hak akses sebagai kepala sekolah).
  7. [Perbaikan] Perbaikan bugs saat penambahan/perubahan akun GTK untuk jenjang PAUD, PKBM, SKB, dan SD.
  8. [Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat menampilkan data pengguna di menu manajemen pengguna.
  9. [Perbaikan] Perbaikan bugs rombel daring untuk jenjang PKBM dan SKB.
  10. [Perbaikan] Perbaikan bugs saat penarikan data satuan pendidikan pada proses tarik data.
  11. [Perbaikan] Perbaikan bugs saat proses generate prefill nilai rapor.

Perkuat Semangat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS, Kemendikbud Salurkan Bantuan Subsidi Upah

0

Jakarta, 17 November 2020 — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada sekitar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-pegawai negeri sipil (Non-PNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2020. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap sampai akhir November 2020 dengan total anggaran lebih dari Rp3,6 triliun.

“Bantuan Subsidi Upah untuk membantu para ujung tombak pendidikan yang telah berjasa membantu pendidikan anak-anak kita”, demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, pada peluncuran BSU Kemendikbud, di Jakarta, Selasa (17/11).  

Mendikbud berharap BSU dapat melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, kepala sekolah, pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidik pada pendidikan kesetaraan, tenaga pengelola perpustakaan, tenaga pengelola laboratorium, dan tenaga administrasi non-PNS di lingkungan Kemendikbud. BSU disalurkan kepada 162 ribu dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta; dan 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Menurut Mendikbud, Pemerintah selalu mengutamakan kesederhanaan kriteria sehingga memudahkan para calon penerima dalam memperoleh bantuan. Syarat PTK yang mendapat BSU adalah warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan berstatus non-PNS serta tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu prakerja  sampai 1 Oktober 2020.

Berbagai syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020. “Syarat ini agar bantuan adil dan tidak tumpang tindih sehingga tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah dari pemerintah, sementara yang lain tidak mendapatkan,” jelas Mendikbud.

Pulihkan Ekonomi Pendidik

Kemendikbud didukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) berkoordinasi melakukan pendataan para Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS yang dinilai paling terdampak pandemi untuk menerima bantuan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana KPC PEN, Erick Thohir, memberikan dukungan atas program BSU. “Terima kasih kepada Mendikbud dan Menteri Keuangan yang telah memberikan kepercayaan kepada bank milik negara untuk membantu program-program pemerintah. Kami mendukung program pemerintah agar data akurat, tidak salah sasaran, dan akuntabel,” terang Erick.

Dukungan yang sama disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, pandemi Covid-19 merupakan bencana luar biasa dan berdampak terhadap perekonomian. “Khusus pendidikan, pembelajaran tiba-tiba harus dilakukan secara daring. Oleh sebab itu, kita keluarkan langkah-langkah membantu. Kemudian kita lihat guru-guru non-PNS. Mereka banyak yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta. Maka, pemerintah keluarkan BSU bagi mereka,” terang Menteri Keuangan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, juga memberikan apresiasi atas komitmen Kemendikbud terhadap para guru non-PNS. “Kami mengapresiasi Mendikbud yang meluncurkan BSU. Bantuan ini bagai mata air di musim kemarau. Kami apresiasi setinggi-tingginya,” tegas Hetifah.

Guru SMPN 41 Satu Atap Batu Putih, Maros, Sulawesi Selatan, Muhamad Kasim, yang berkesempatan hadir dalam peluncuran BSU menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan bagi guru non-PNS. “Saya salah satu yang mendapat bantuan. Saya yang non-PNS ini sangat bersyukur mendapatkan penghasilan tambahan di samping dari pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah,” tutur Kasim.

Prof. Dr. H. Baedhowi M.Si., Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah juga menyambut baik kebijakan Kemendikbud ini. “Saya menyambut baik kebijakan Mendikbud yang memberikan bantuan subsidi upah bagi guru-guru non-PNS,” tuturnya.

Senada dengan itu, Dr. H. Ruswan M.A, Ketua Pengurus Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) menyatakan, “Pada saat pandemi seperti ini, bantuan tersebut sungguh sangat dinantikan para guru dan tenaga kependidikan swasta, karena banyak di antara mereka yang tidak bisa mendapatkan gaji secara rutin”.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim, mengatakan BSU sangat diperlukan para guru non-PNS. “Bantuan ini sangat penting dalam upaya mendukung proses pembelajaran agar bisa terus berjalan. Para guru bisa berkonsentrasi mengajar tanpa memikirkan asap dapur mereka”.

Agus Noorsanto, Perwakilan Himpuran Bank Milik Negara berpendapat sama. “Peluncuran BSU ini diharapkan dapat mendukung PTK non-PNS dalam mengamban tugas mulianya mendidik anak bangsa yang dalam situasi pandemi ini menjadi lebih menantang,” ujarnya.

Mekanisme Transparan dan Akuntabel

Guna memastikan bantuan disalurkan secara transparan dan akuntabel, Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. PTK dapat mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank pencairan bantuan.

Selanjutnya, PTK menyiapkan dokumen pencairan BSU sesuai informasi yang didapatkan, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangani. Setelah dokumen tersebut lengkap, PTK dapat mendatangi bank penyalur untuk pencairan dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa.

Menanggapi mekanisme ini, M. Budi Jatmiko, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia menyampaikan apresiasinya. “Baiknya bantuan ini, langsung ditransfer ke rekening bank masing-masing dosen sehingga akuntabel,” ujarnya.

Dr. Dino Patti Djalal, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia juga turut merespons positif. “Mekanisme bantuan ini lebih mudah dicek, lebih mudah diverifikasi, lebih mudah diterima, dan meminimalisir potensi penyelewengan”.

Setelah melengkapi keseluruhan proses, PTK diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan senilai 1,8 juta rupiah dipotong pajak hingga 30 Juni 2021. Mendikbud menutup kegiatan peluncuran dengan pesan, “Dari awal masa jabatan, saya selalu menegaskan bahwa kami adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kebijakan-kebijakan Kemendikbud tidak hanya berpihak pada guru-guru sekolah negeri, tetapi juga mereka yang di sekolah swasta. Termasuk para guru honorer”. (*)

Para Guru Honorer, Begini Mekanisme Pencairan Bantuan Subsidi Upah Rp 1,8 Juta

0

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan secara rinci mekanisme pencairan bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS (bukan Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Kemendikbud.

Mendikbud Nadiem mengungkapkan, Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap pendidik dan tenaga kependidikan penerima bantuan subsidi upah Kemendikbud. Nama-nama penerima bantuan itu berdasarkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan Pangkalan Data Dikti. Artinya, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS yang terdaftar di Dapodik dan Pangkalan Data Dikti akan mendapatkan bantuan Rp 1,8 juta.

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk menemukan informasi terkait status pencairan bantuan, rekening bank masing-masing, dan lokasi cabang bank penyalur.

Jika nama pendidik dan tenaga kependidikan muncul di laman Info GTK atau Pangkalan Data Dikti disertai informasi terkait pencairan dana, langkah selanjutnya adalah menyiapkan dokumen persyaratan untuk mencairkan bantuan subsidi upah.

”Dokumen persyaratan itu kami buat mudah dan simple,” kata Mendikbud pada peluncuran bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud yang ditayangkan melalui channel Youtube Kemendikbud RI, Selasa, 17 November 2020. Acara itu dihadiri secara virtual oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir, serta jajaran pejabat Kemendikbud.

Mendikbud menjelaskan, calon penerima bantuan hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika ada. Kalau pun tidak punya NPWP, bantuan tetap bisa diterima. Kemudian mengunduh Surat Keputusan Penerima Bantuan Subsidi Upah dari laman Info GTK dan PDDikti. Dan terakhir, mengunduh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari laman Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangani.

Setelah empat dokumen persyaratan itu sudah dilengkapi, pendidik dan tenaga kependidikan mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima bantuan subsidi upah Rp 1,8 juta. ”Penerima bantuan hanya perlu datang membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa,” jelas Nadiem.

Bantuan itu, lanjut Mendikbud, disalurkan secara bertahap sampai akhir November 2020. Artinya, semua pendidik dan tenaga kependidikan sudah bisa mencairkan dana di bulan ini. Tetapi, jika ada penerima bantuan dengan berbagai alasan belum bisa mengurus pencairan dana, mereka masih punya waktu mengurusnya hingga 30 Juni 2021.

”Ini bantuan yang disalurkan secara langsung kepada pendidik dan tenaga kependidikan, tanpa harus ada tandatangan kepala sekolah atau dinas pendidikan. Tidak ada proses birokrasi yang berbelit-belit,” tegas Mendikbud.

Sehari sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi X di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2020, Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan kabar gembira. Pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS akan mendapatkan subsidi upah sebesar Rp 1,8 juta yang akan ditransfer ke rekening masing-masing.

“Kabar gembira hari ini adalah berkat perjuangan dari Komisi X DPR, perjuangan dari Kemendikbud dan juga dukungan yang luar biasa dari Kementerian Keuangan, kita berhasil mendapatkan bantuan subsidi upah bagi para guru honorer dan tenaga pendidikan non-PNS. Besarannya Rp 1,8 juta yang akan diberikan 1 kali sekaligus,” ungkapnya.

Mendikbud menjelaskan, para penerima bantuan subsidi upah itu adalah seluruh guru honorer yang jumlahnya 1,6 juta orang, kemudian dosen tidak tetap dan non PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Syaratnya, mereka adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak menerima bantuan subsidi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sehingga bantuan tidak tumpang tindih. Berstatus bukan PNS, dan tidak menerima salah satu bantuan semi bansos yaitu kartu Pra-Kerja sampai dengan 1 Oktober 2020. Tenaga pendidikan calon penerima bantuan subsidi gaji juga harus memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta.

“Sasaran kita sekitar sedikit lebih dari 2 juta orang, yang paling besar ini adalah guru honorer sebanyak 1,6 juta orang. Sisanya adalah dosen dan tenaga pendidik. Total anggaran yang akan kita keluarkan adalah sekitar Rp 3,6 triliun,” jelas Mendikbud Nadiem.

Download buku saku BSU Kemendikbud 2020

(Hendriyanto)

sumber : http://118.98.222.62/artikel/detail/para-guru-honorer-begini-mekanisme-pencairan-bantuan-subsidi-upah-rp-18-juta#